Wamendagri Desak 26 Pemda Papua Penuhi Komitmen Pencairan Otsus Tahap II

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menuntut keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahap II 2026. Hingga awal September 2026, tercatat 26 daerah belum melengkapi berkas administrasi, yang berdampak pada terlambatnya penyaluran dana.

“Pemerintah pusat siap untuk melayani, kini tergantung kepada pemerintah daerah. Kecepatan penyaluran Dana Otsus tergantung dari kesiapan dan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Ribka menjelaskan bahwa langkah mempermudah syarat penyaluran Dana Otsus Tahap II diberikan kepada pemerintah daerah. Mereka tidak harus memberikan laporan pertanggungjawaban 100 persen atas penggunaan anggaran Tahap I, cukup 50 persen beserta laporan kinerja yang mendukung.

Pentingnya Keterpaduan dalam Pengelolaan Dana Otsus

Pemerintah pusat mengharapkan pemda bisa mempersiapkan laporan kegiatan yang jelas dan terukur. Laporan tersebut harus menyertakan capaian keluaran serta penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dari tahun anggaran yang lalu.

Meski terdapat syarat minimal dalam pertanggungjawaban, Ribka menekankan pentingnya langkah-langkah cepat oleh pemerintah daerah. Segera memenuhi permintaan administrasi akan mempercepat penyaluran dana bagi masyarakat yang sangat membutuhkannya.

Ribka juga mengingatkan bahwa penyusunan laporan tidak akan sulit jika program kegiatan dilaksanakan sesuai rencana awal. Pertanggungjawaban yang disusun secara tertib akan mempermudah pengawasan penggunaan dana oleh pemerintah pusat.

Analisis Kinerja Pemda dalam Penggunaan Dana Otsus

Sebanyak 26 pemda yang belum memenuhi syarat tersebut terdiri dari berbagai tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Di enam wilayah, mulai dari Papua hingga Papua Barat Daya, pemerintah daerah diharapkan untuk merespons cepat atas kondisi ini.

Ribka mendesak para kepala daerah untuk memerintahkan staf teknis mereka agar segera mengurus berkas penyaluran Dana Otsus. Ini krusial agar manfaat dari dana tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut.

Dia menambahkan, “Dana Otonomi Khusus adalah untuk kepentingan masyarakat,” dan mengharapkan agar semua kepala daerah tidak hanya berfokus pada pengurusan administrasi, tetapi juga pada pelaksanaan program yang tepat sasaran.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana

Ribka menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana serta pengumpulan data yang akurat tentang Orang Asli Papua (OAP). Pengelolaan Dana Otsus harus mengikuti prinsip 5T: tepat waktu, tepat sasaran, tepat uang, tepat pertanggungjawaban, dan berorientasi hasil.

Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola Dana Otsus setelah 25 tahun penerapan otonomi khusus. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab tata kelola adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Ribka mendorong semua pihak untuk memiliki akuntabilitas publik yang baik dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai realisasi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus kepada masyarakat. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan dana.

Ribka melanjutkan, sejak tahun 2025, pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola Dana Otsus. Harapannya, dana yang disalurkan bisa memberikan dampak nyata terhadap pembangunan masyarakat Papua di masa depan.

Pemerintah pusat juga berjanji akan memberikan dukungan dan asistensi bagi pemda yang mengalami kendala teknis dalam pengurusan dokumen penyaluran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada daerah yang terhambat dalam mendapatkan hak mereka.

“Kami selalu siap untuk berkoordinasi dan memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami kesulitan. Kami menghimbau agar pemerintah daerah tidak ragu untuk meminta bantuan,” tutup Ribka.