Minimnya Kesadaran Kelas di Partai Buruh Indonesia, Dikooptasi Oligarki

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli, beserta sekitar 1,3 juta anggota Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) telah membuat keputusan mengejutkan dengan mundur dari partai. Ferri menyebutkan bahwa alasan utama di balik keputusan ini adalah adanya perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan partai setelah Said Iqbal, presiden Partai Buruh, kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan.

Keputusan ini tentu menimbulkan perdebatan mengenai posisi Partai Buruh di kancah politik Indonesia. Said Iqbal, yang ditunjuk oleh presiden, mengekspresikan ketidakpeduliannya terhadap langkah mundur Ferri dan pengikutnya, menyatakan bahwa hal seperti ini adalah fenomena biasa dalam dunia politik.

Kehilangan Ferri dan anggota ORI ini juga membuat perhatian publik tertuju kembali pada performa Partai Buruh. Pada pemilihan umum 2024 lalu, partai ini tidak berhasil memperoleh kursi di DPR dengan perolehan suara hanya 0,64 persen dari total suara dan gagal mencapai ambang batas parlemen yang ditetapkan.

Perjalanan Partai Buruh dalam Kontestasi Politik Indonesia

Partai Buruh memang memiliki sejarah yang tidak terlalu membanggakan dalam konteks pemilihan legislatif di Indonesia. Didirikan oleh gabungan dari beberapa konfederasi pekerja, partai ini masih kesulitan menemukan pijakan dalam dunia politik. Dalam pemilu sebelumnya, mereka pun gagal melangkah ke Senayan, meski memiliki basis dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Jejak sejarah Partai Buruh di Indonesia juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh gerakan buruh secara keseluruhan. Pada tahun 2004, partai yang bernama Partai Buruh Sosial Demokrat juga mengalami kegagalan serupa dalam upaya mereka untuk masuk ke parlemen.

Faktor struktural dan historis yang mengitarinya menjadi salah satu alasan mengapa buruh di Indonesia sering dipandang tidak memiliki kekuatan politik yang berarti. Meskipun terdapat basis dukungan yang kuat, partai ini gagal mengkonversinya menjadi kekuatan yang bisa mempengaruhi kebijakan publik.

Faktor Pemisahan Buruh dari Politik Formal

Co-Founder Center for Indonesian Governance and Development Policy, Cusdiawan, melansir bahwa sejarah dan konteks politik di Indonesia berkontribusi pada depolitisasi kaum buruh. Buruh seolah menjadi subordinat, terjebak dalam retorika pembangunan ekonomi yang diusung oleh negara, dan tidak memiliki posisi kuat dalam perpolitikan.

Keterasingan ini berujung pada munculnya kekhawatiran bahwa buruh tidak dapat menjadi subjek politik yang berpengaruh. Hal ini semakin jelas saat mereka tidak mampu merepresentasikan diri dalam arena politik formal seperti pemilihan legislatif.

Tanpa kesadaran politik yang kuat, buruh terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang tidak memiliki arah perjuangan bersama. Akibatnya, suara mereka lebih sering dimanfaatkan oleh elite-elite politik tanpa adanya perubahan yang substansial untuk buruh itu sendiri.

Pentingnya Memperkuat Organisasi Buruh di Indonesia

Fragmentasi telah menjadi permasalahan utama yang mendera Partai Buruh. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menegaskan bahwa kekuatan internal partai ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menghimpun berbagai faksi. Sebuah organisasi politik yang solid tentunya harus mampu merangkum beragam elemen untuk memperkuat struktur dan daya tawar mereka dalam politik.

Sebaliknya, Partai Buruh cenderung terfokus pada kelompok profesi tertentu, sehingga membuat cakupan suara mereka menjadi sempit. Hal ini berbeda dengan sebagian besar partai politik yang dasar pemilihannya lebih luas dan beragam, seperti berdasarkan identitas, suku, dan agama.

Kekurangan tokoh kharismatik di Partai Buruh juga menjadi tantangan tersendiri. Agung berpendapat bahwa partai perlu sosok pemimpin yang bisa menghubungkan dan menarik dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya figur yang kuat, partai akan kesulitan mendapatkan perhatian publik selama periode pemilu.