Dandhy Laksono Tidak Hadir Klarifikasi Terkait Laporan Mama Sinta Pesta Babi

Kuasa hukum dari sutradara Dandhy Dwi Laksono telah memberikan tanggapan terkait undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tanggapan ini berhubungan dengan laporan yang diajukan oleh Sinta Gebze atau Mama Sinta mengenai film berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Dalam suratnya, kuasa hukum menegaskan bahwa Dandhy tidak dapat memenuhi undangan tersebut saat ini.

Surat tanggapan tersebut diunggah pada akun Instagram resmi Dandhy pada tanggal 23 Oktober. Dalam postingan ini, kuasa hukumnya menyertakan informasi mengenai undangan klarifikasi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober.

“Undangan ini meminta Dandhy hadir pada tanggal 19 Oktober pukul 10.00 WIB di Ruang Unit V Subdirektorat Keamanan Negara,” ujar kuasa hukum dalam suratnya. Namun, berbagai alasan menyebabkan Dandhy belum bisa memenuhi undangan yang diminta oleh pihak kepolisian ini.

Dasar Hukum Undangan yang Dipermasalahkan

Kuasa hukum menjelaskan bahwa undangan klarifikasi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan-peraturan resmi lainnya. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa Dandhy tidak wajib untuk hadir dalam undangan tersebut.

Dalam surat tanggapannya, TAUD mengemukakan bahwa undangan klarifikasi ini tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Mereka menegaskan bahwa ketidakjelasan ini memberikan alasan bagi Dandhy untuk tidak hadir.

Lebih lanjut, kuasa hukum juga menekankan bahwa penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan undangan klarifikasi. Ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menjelaskan tentang tata cara penyelidikan.

Status Hukum yang Tidak Jelas

Tim advokasi Dandhy juga menyatakan bahwa perkara ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum masuk ke tahap penyidikan. Dengan kata lain, Dandhy tidak memiliki status sebagai saksi atau tersangka dalam proses hukum ini, yang berarti pemanggilan untuk klarifikasi tidak memenuhi syarat.

“Karena status hukumnya tidak jelas, maka Dandhy tidak memiliki kewajiban untuk hadir,” tutup kuasa hukum dalam suratnya kepada pihak kepolisian. Ini menunjukkan sikap hati-hati dari tim hukum dalam mengawasi perkembangan kasus ini.

Fadhil Alfathan, dari tim advokasi, menegaskan bahwa mereka tetap menunggu kejelasan hukum lebih lanjut terkait permasalahan yang dihadapi Dandhy Laksono. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak klien mereka terlindungi.

Penilaian Terhadap Laporan yang Diajukan

Dalam wawancaranya, Fadhil menekankan bahwa tindakan Dandhy dan rekan-rekannya tidak memiliki unsur pidana. Mereka berpendapat bahwa ini adalah bentuk dari kebebasan berekspresi dan hak informasi publik.

Ia juga menyarankan bahwa jika ada sengketa, lebih baik dibawa ke mekanisme di luar jalur hukum pidana. Misalnya, hal ini bisa menjadi perhatian Dewan Pers, jika memang relevan.

Hingga saat ini, pihak Polda Metro Jaya belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai kasus ini. Mereka memilih untuk tetap menunggu perkembangan selanjutnya sebelum memberikan pernyataan resmi.

Pengaduan dari Mama Sinta yang Menjadi Sorotan

Kasus ini bermula ketika Mama Sinta melaporkan Dandhy Laksono ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Pasal 65 juncto Pasal 67 UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ia merasa dirugikan karena tidak memberikan izin untuk tampil dalam film tersebut.

“Saya merasa sakit hati karena mereka tidak meminta izin dari saya,” ucap Mama Sinta menggambarkan kekecewaannya. Ia menginginkan kejelasan dan permohonan maaf dari pihak yang berwenang.

Dalam konteks ini, Dandhy juga sempat mengaku tidak tahu menahu terkait masalah yang dihadapi Mama Sinta mengenai film tersebut. Ini menunjukkan adanya kerumitan dalam memahami isu yang ada.