Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Menurun, Berikut Penyebabnya

Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan saat hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 diumumkan. Survei ini menunjukkan adanya penurunan pada tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menjadi perhatian banyak pihak.

Berdasarkan temuan survei, indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2026 tercatat di angka 43,07%, sementara indeks inklusi keuangan syariah mencapai 13,24%. Nilai ini sedikit menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2025, yang masing-masing menunjukkan angka 43,42% dan 13,41%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa perubahan cakupan data berpotensi menjadi penyebab penurunan tersebut. Hal ini terkait dengan pengukuran di mana survei kali ini menggunakan data yang lebih luas hingga tingkat nasional dan provinsi.

Amalia menjelaskan, pengukuran literasi dan inklusi keuangan syariah saat ini jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan survei sebelumnya. “Mungkin kita lihat cakupannya, karena waktu itu kan levelnya masih nasional. Sekarang kita sudah lebih komprehensif dengan tingkat provinsi,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Pusat BPS di Jakarta.

Amalia juga menggarisbawahi perlunya analisis lebih mendalam untuk memastikan penyebab spesifik di balik perubahan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika keuangan di masyarakat.

Menariknya, jika kita bandingkan dengan indeks literasi keuangan nasional, hasilnya menunjukkan tendensi positif. Pada tahun 2026, indeks literasi keuangan nasional meningkat menjadi 69,57% dari angka sebelumnya yang mencapai 66,64% pada 2025.

Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat

Literasi keuangan memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, individu dapat mengetahui cara membuat anggaran, menabung, dan berinvestasi dengan bijak.

Bagi masyarakat, tingginya literasi keuangan bisa berarti keputusan finansial yang lebih baik. Masyarakat yang teredukasi akan lebih cenderung menghindari utang yang tidak perlu dan berinvestasi di instrumen keuangan yang tepat.

Di negara-negara maju, literasi keuangan sudah menjadi bagian dari pendidikan formal. Hal ini memungkinkan generasi muda memiliki pengetahuan yang cukup sebelum mereka terjun ke dunia keuangan nyata.

Namun, di Indonesia, tantangan untuk meningkatkan literasi keuangan masih sangat besar. Diperlukan program-program edukasi yang lebih intensif dan terintegrasi agar masyarakat lebih mengenal berbagai instrumen keuangan yang ada.

Investasi dalam literasi keuangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik, mereka dapat lebih mudah mencapai keamanan finansial.

Inklusi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi

Inklusi keuangan adalah akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang bisa mendukung kehidupan mereka. Ini menunjukkan seberapa banyak individu atau rumah tangga yang menggunakan layanan keuangan formal.

Kondisi inklusi keuangan yang baik akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang terlibat dalam sistem keuangan formal lebih mungkin untuk mendapatkan pinjaman, yang dapat digunakan untuk usaha kecil dan menengah.

Untuk itu, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk menciptakan skema yang memudahkan akses keuangan bagi masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih baik, masyarakat bisa lebih bergairah dalam berwirausaha.

Selama ini, masih banyak masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan.

Memprioritaskan inklusi keuangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga kolaborasi dengan berbagai pihak baik dari sektor swasta maupun lembaga nonprofit. Kerja sama ini dapat mempercepat proses peningkatan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Arah Kebijakan Keuangan Syariah di Indonesia

Keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung inklusi keuangan. Namun, perlu ada kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong pertumbuhannya.

Pemerintah dan regulator keuangan perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah. Ini termasuk memberikan insentif bagi lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Investasi dalam teknologi juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini, karena teknologi finansial (fintech) dapat menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat di daerah terpencil. Sebagai contoh, aplikasi keuangan berbasis syariah bisa mengedukasi masyarakat secara langsung.

Selain itu, penting juga untuk terus menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pengembangan keuangan syariah. Dengan demikian, Indonesia bisa belajar dari praktik terbaik yang sudah diterapkan di negara lain yang lebih maju dalam sektor ini.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan syariah juga perlu ditingkatkan. Kesadaran ini dapat mendorong individu untuk menggunakan produk-produk keuangan syariah yang beretika meningkatkan kehidupan mereka.