Komisioner Ombudsman 2021 hingga 2026 dengan Masalah Paling Banyak

Majelis etik Ombudsman RI mengungkapkan bahwa periode Komisioner Ombudsman 2021-2026 adalah yang paling bermasalah dalam sejarah lembaga tersebut. Penilaian ini muncul setelah menyaksikan terjadinya beberapa kasus hukum yang melibatkan dua anggota, Hery Susanto dan Yeka Hendra Fatika, yang terjerat masalah serius di Kejaksaan Agung.

Ketua majelis etik Ombudsman, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa kondisi ini memaksa lembaga untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memperbaiki reputasi dan kinerja Ombudsman yang seharusnya menjadi pengawas pelayanan publik dengan baik.

Jimly menjelaskan bahwa evaluasi ini menjadi keputusan strategis, mengingat banyak kalangan, baik dari dalam maupun luar lembaga, memberikan penilaian negatif mengenai kinerja dalam periode tersebut. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek internal, tetapi juga melibatkan masukan pegawai dan mantan pegawai, serta asisten yang selama ini terlibat dalam fungsi Ombudsman.

Permasalahan Internal dalam Pimpinan Ombudsman

Jimly menjelaskan bahwa ada sejumlah masalah yang mencolok di internal pimpinan Ombudsman periode sebelumnya. Ketidakkompakan di antara anggota dan dominasi peran individu tertentu menjadi sorotan utama. Hal ini menciptakan suasana kerja yang tidak sehat dan tidak profesional, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga secara keseluruhan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki ketua dan wakil ketua, terdapat anggota yang mendominasi pengambilan keputusan. Implikasinya adalah keputusan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kolektivitas, melainkan lebih pada kepentingan pribadi yang atas nama lembaga.

Pihak majelis etik menekankan bahwa sistem disiplin dan kode etik yang seharusnya menjadi pedoman utama tidak berjalan dengan baik. Hal ini membuka peluang bagi tindakan yang tidak etis serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga Ombudsman.

Seiring dengan itu, permasalahan ini berdampak langsung pada proses evaluasi dan sistem tata kelola dalam lembaga. Untuk mencegah konflik kepentingan dan mempertahankan integritas Ombudsman, perlu adanya perbaikan fundamental dalam struktur dan budaya kerja di dalam lembaga ini.

Kasus Korupsi yang Melibatkan Anggota Ombudsman

Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Kasus ini menambah catatan hitam bagi Ombudsman yang seharusnya berfungsi mengawasi kepatuhan terhadap hukum dan etika korporasi.

Penyidik menjelaskan bahwa Hery berperan dalam menerbitkan surat yang mengubah besaran pendapatan negara bukan pajak dari Kementerian Kehutanan. Tindakan ini dinilai merugikan negara dan mendorong dugaan kolusi dengan pihak swasta.

Imbas dari tindakan ilegal ini, Hery mendapatkan imbalan yang cukup besar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya tren korupsi dalam institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi tata kelola publik.

Di sisi lain, Yeka Hendra Fatika juga terjerat kasus perintangan penyidikan di Kejaksaan Agung. Penetapan status tersangka ini menambah keprihatinan mengenai integritas orang-orang yang seharusnya menduduki posisi pengawas dalam pelayanan publik.

Dampak Terhadap Reputasi Ombudsman dan Langkah Perbaikan

Reputasi Ombudsman sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat kini berada dalam posisi yang sulit. Penetapan status tersangka terhadap dua anggotanya menciptakan kesan bahwa lembaga ini tidak dapat menjaga integritas dan kredibilitasnya. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan.

Jimly menegaskan pentingnya evaluasi sistemik guna memperbaiki seluruh aspek kelembagaan. Langkah ini harus melibatkan perumusan aturan dan prosedur yang lebih ketat untuk mencegah penyimpangan di masa depan.

Tindakan preventif, seperti pelatihan etika dan sistem pengawasan internal yang lebih efektif, perlu ditekankan agar anggota lembaga dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional. Ombudsman harus kembali memperoleh kepercayaan publik lewat aksi nyata yang menunjukkan komitmennya terhadap perubahan positif.

Lembaga juga perlu melakukan transparansi dalam setiap langkah yang diambil, sehingga publik dapat melihat kemajuan dan determinasi Ombudsman untuk bangkit dari krisis. Ini adalah langkah penting untuk memulihkan citra positif di mata masyarakat dan mengembalikan kepercayaan yang telah hilang.