SPPG Batang Ditegur Setelah Keracunan, SPPG Tulungagung Dihentikan

Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengeluarkan teguran kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Teguran ini disampaikan setelah terjadi dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di daerah tersebut.

Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Dia menekankan bahwa tanggung jawab pengawasan tidak hanya ada pada BGN, tetapi juga melibatkan pihak pemerintah daerah serta aparat kepolisian dan militer.

“Semua pihak berhak mengawasi, bukan hanya kami. Pemerintah daerah, termasuk bupati, juga dapat berkontribusi dalam pengawasan,” jelas Trenggono saat memberikan keterangan di Batang.

Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Sangat Penting

Trenggono mengingatkan bahwa makanan dari program MBG tidak boleh dibawa pulang oleh penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan, mengingat makanan memiliki batas waktu konsumsi tertentu.

“Tidak ada yang diperbolehkan membawa pulang makanan dari program ini, dan itu adalah aturan yang harus dipatuhi,” tambahnya. Menurutnya, setiap tahapan dalam program MBG—dari pengolahan hingga konsumsi—harus diawasi secara ketat untuk memastikan makanan tetap aman dan layak dikonsumsi.

Trenggono menilai bahwa alur pengolahan yang dilakukan di SPPG Bawang tidak mengikuti prosedur keamanan pangan. Contohnya, telur yang digunakan dalam program dimasak sebelum proses distribusi, yang dianggap tidak tepat.

Penghentian Sementara Operasional SPPG Tanjungsari

Dalam perkembangan lain, BGN memutuskan untuk menghentikan sementara operasional SPPG Tanjungsari 1 di Tulungagung, Jawa Timur. Keputusan ini diambil setelah ditemukan 198 siswa dan guru mengalami gangguan pencernaan setelah mengikuti program MBG.

Habibi, Koordinator Wilayah BGN Tulungagung, menjelaskan bahwa penghentian ini adalah langkah evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh prosedur operasional layanan MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Kami telah menghentikan semua aktivitas produksi dan distribusi MBG selama 20 hari ke depan untuk pembinaan,” ucap Habibi. Keputusan itu diambil setelah adanya laporan mengenai masalah kesehatan yang dialami penerima manfaat program.

Evaluasi Menu dan Standar Operasional yang Diterapkan

Selama masa penghentian ini, BGN berfokus pada evaluasi dan pembenahan prosedur operasional. Rencana ini mencakup perbaikan dalam proses produksi, pengolahan, dan distribusi makanan yang lebih baik.

“Kami perlu meningkatkan dan menyempurnakan SOP yang ada. Ini merupakan upaya serius untuk memperbaiki kualitas layanan,” ungkap Habibi. Penilaian menyeluruh juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diberikan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komposisi menu yang disajikan kepada siswa saat kejadian dan kemungkinan dari menu tersebut menyebabkan gangguan pencernaan.

Pemeriksaan Laboratorium untuk Menyelidiki Penyebab Gangguan Kesehatan

Menurut laporan, menu yang disajikan saat itu terdiri dari ayam bakar, sambal, dan buah anggur. Menurut Habibi, kombinasi ini berpotensi menyebabkan masalah pencernaan bagi individu yang memiliki sensitivitas atau kondisi kesehatan tertentu.

Dinas Kesehatan Tulungagung juga telah mencatat jumlah siswa dan guru yang mengalami keluhan mencapai 198 orang. Sebagai langkah pencegahan, sampel makanan yang dikonsumsi oleh siswa telah dikirim untuk diuji di laboratorium guna menemukan penyebab gangguan kesehatan tersebut.

Hasil dari uji laboratorium ini diharapkan bisa keluar dalam waktu dua pekan untuk memberikan kepastian mengenai asal usul masalah kesehatan yang dialami. BGN menekankan bahwa penghentian operasional SPPG adalah langkah penting dalam menjaga kualitas program MBG agar tetap aman dan bermanfaat bagi peserta didik.