MK Diminta Membatasi Pengecualian Pembakaran Lahan untuk Kearifan Lokal

Dua kelompok masyarakat adat telah mengajukan permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 22 angka 24 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Permohonan tersebut tertuju pada pengubahan ketentuan Pasal 69 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua pemohon, yaitu Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara, Putes Lekas, dan Era Purnama Dewi, warga Kabupaten Kampar, Riau, menegaskan pentingnya pemaknaan konstitusional yang adil terkait praktik perladangan tradisional. Mereka berharap agar pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar bisa diakui secara sah bagi masyarakat hukum adat yang mengikuti kearifan lokal.

Permohonan ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan dalam norma yang diuji yang menyebutkan pengecualian pembakaran lahan tanpa merinci batasan siapa yang berhak mendapat pengecualian tersebut. Secara jelas, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kategori “masyarakat” yang dapat menerapkan pengecualian tersebut.

Dampak Negatif dari Ambiguitas Definisi Masyarakat

Kuasa hukum dari para pemohon, A. Fahrur Rozi, menyinggung bahwa ketidakjelasan mengenai subjek “masyarakat” dalam undang-undang mengakibatkan kesenjangan hukum. Sebagai contoh, individu atau kelompok di luar masyarakat adat bisa memanfaatkan dalih kearifan lokal untuk melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan komersial.

Rozi menerangkan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang khusus, yang tidak dapat disamakan dengan praktik perladangan oleh non-masyarakat adat. Menurutnya, hanya masyarakat adat yang memiliki rentang pengetahuan dan aturan mengenai pembakaran lahan secara berkelanjutan.

Para peladang non-masyarakat adat, lanjut Rozi, tidak terikat pada aturan adat dan konsekuensi dari pembakaran yang mereka lakukan sering kali menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang meluas. Hal ini juga dipandang sebagai ancaman bagi kelestarian lingkungan.

Praktik Pertanian Masyarakat Adat yang Berkelanjutan

Praktik perladangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Taboyan, seperti tebas-bakar, sejatinya merupakan bagian dari sistem pertanian tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Metode tersebut tidak sembarangan, melainkan mengikuti kalender musim yang telah ditetapkan.

Rozi mengingatkan bahwa setiap upaya membuka lahan dipersiapkan dengan baik, termasuk pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitar. Mereka juga membuat sekat bakar untuk menahan penyebaran api, sebagai upaya menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran yang luas.

Keberadaan tradisi dan aturan adat ini, menurut Putes Lekas, memastikan bahwa praktik perladangan musim gilir balik yang dijalankannya tidak berkontribusi pada kebakaran hutan yang berkepanjangan. Sayangnya, mereka sering kali dijadikan kambing hitam ketika terjadi kebakaran, padahal mereka mematuhi praktik yang benar.

Ancaman Hukum bagi Masyarakat Adat

Penyamarataan norma hukum ini berdampak langsung pada kehidupan para peladang tradisional, yang terancam pidana hingga sepuluh tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan semakin memberatkan posisi mereka, di mana semua bentuk pembakaran diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan kearifan lokal.

Era Purnama Dewi sebagai Pemohon II melaporkan bahwa ia mengalami gangguan pernapasan ketika terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan. Ini menunjukkan sisi lain dari dampak negatif yang dihasilkan oleh ketidakjelasan norma hukum yang mengatur pembakaran lahan.

Ia menyesalkan bahwa kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat dari ketidakjelasan tersebut, di mana negara tidak memiliki batasan normatif yang jelas terkait perbedaan antara pembakaran untuk perladangan adat dan pembakaran yang dilakukan secara komersial.

Pernyataan dan Harapan dari Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi

Dalam permohonan mereka, kedua pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945. Mereka berharap agar pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.

Sebagai bagian dari petitumnya, para pemohon ingin Mahkamah Konstitusi memberikan penekanan bahwa pengecualian larangan pembakaran lahan harus berlaku khusus untuk anggota masyarakat hukum adat yang melakukannya dengan cara yang telah ditetapkan secara tradisional.

Adapun kriteria yang diusulkan oleh para pemohon antara lain adalah pembukaan lahan untuk subsisten, luas lahan yang dibuka dibatasi maksimal dua hektar per kepala keluarga, dan harus menggunakan varietas tanaman lokal. Selain itu, lahan juga harus dikelilingi oleh sekat bakar.

Dengan mendasarkan argumentasinya, para pemohon berharap bahwa Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan dan memberikan keadilan yang seimbang bagi masyarakat adat, yang selama ini banyak terpinggirkan. Keberadaan hukum yang adil dan jelas akan memastikan keberlanjutan tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.