Komisi III DPR Desak Kapolri Perbaiki Pejabat Polri yang Bersikap Arogan

Komisi III DPR baru-baru ini menyatakan dukungan penuh terhadap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam upaya memperbaiki institusi kepolisian. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan ke rumah Kapolri di Jakarta yang berlangsung pada Sabtu (3/10/2026).

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menekankan pentingnya penanganan kasus pejabat kepolisian yang berperilaku arogan. Selama kunjungan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa konflik antara kepolisian dan masyarakat harus segera diatasi dengan cara yang humanis.

Dukungan itu mencerminkan harapan mendalam Komisi III agar Polri dapat menjadi sahabat masyarakat dengan lebih baik. Dalam pertemuan ini, Habiburokhman juga mendorong Kapolri untuk menegaskan komitmen tersebut secara lebih nyata.

“Pak Kapolri mempertegas komitmen untuk memaksimalkan konsep polisi sahabat masyarakat. Seluruh anggota Komisi III memberikan dukungan serta menyampaikan keluhan terhadap oknum yang arogan yang perlu diperbaiki,” kata Habiburokhman.

Kunjungan ini juga diadakan sebagai tradisi setiap kali terdapat pergantian Kapolri. Dalam kesempatan itu, Jenderal Suyudi memperkenalkan anggota keluarganya kepada anggota Dewan.

Sinergi Antara Anggota Komisi III dan Kapolri Baru

Melanjutkan interaksi tersebut, anggota Komisi III, Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan Jenderal Suyudi. Ia menginginkan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang lebih terlihat dalam kebijakan yang proaktif dan responsif terhadap masyarakat.

Aboe menggarisbawahi bahwa pengalaman Jenderal Suyudi saat memimpin Polda Banten menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap isu-isu sosial. Program Polisi Peduli Pengangguran adalah salah satu contoh konkret yang diapresiasi masyarakat.

“Kami berharap Polri dapat terus mengembangkan program-program penyentuh masyarakat seperti ini,” ujarnya sambil menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Pendekatan yang lebih manusiawi tentunya akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

Dari perspektif Aboe, sikap humanis ini bukan sekadar aspek pelaksanaan tugas semata, tetapi juga sebagai cara untuk membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Ia menilai hal ini penting agar Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai resolusi masalah sosial.

Selain itu, perhatian Jenderal Suyudi terhadap nilai-nilai keluarga juga mendapatkan sorotan dari anggotanya. Momen ketika ia bersimpuh di hadapan ibundanya saat pelantikan merupakan sinyal kuat akan pentingnya nilai-nilai moral dalam kepemimpinan.

Pentingnya Dukungan Keluarga dalam Kepemimpinan Polri

Aboe juga menekankan betapa vitalnya dukungan keluarga bagi Kapolri dalam menjalankan tugasnya. Keluarga dapat menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan di institusi kepolisian.

“Dukungan keluarga, terutama pasangan dan orang-orang terdekat, sangat diperlukan. Mereka akan menjadi sumber kekuatan dalam melewati berbagai tantangan,” ucapnya dengan tegas.

Bagi Aboe, silaturahmi bukan hanya sekadar untuk mempererat hubungan, tetapi juga untuk membangun komunikasi konstruktif antara Komisi III dan Polri. Oleh karena itu, hubungan kelembagaan ini harus semakin solid dan sinergis.

“Kami berharap sinergi ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi terus dikembangkan dalam fungsi pengawasan yang lebih kooperatif,” tambahnya. Pendukungannya akan memastikan Polri menjadi institusi yang lebih profesional dan humanis.

Kesempatan untuk makan siang bersama diakhiri menjadi momen penuh kehangatan dan kekeluargaan. Pertemuan tersebut menjadi lebih dari sekadar formalitas, melainkan sebuah upaya kolaboratif untuk menjawab tantangan yang ada di masyarakat.

Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri

Salah satu fokus utama dari pertemuan ini adalah bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Aboe menekankan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan pelayanan yang lebih dekat akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penting bagi Polri untuk tidak hanya menjadi penegak hukum tetapi juga bagian dari solusi atas berbagai masalah sosial yang ada,” jelas Aboe. Dalam pandangannya, kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa baik Polri bisa menangani isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari rakyat.

Dia juga memperingatkan bahwa sinergi yang baik antara Komisi III DPR dan Polri harus terus dipupuk. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan institusi, tetapi juga demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, diharapkan Polri dapat lebih diterima dan dicintai oleh masyarakat. Aboe percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi fondasi dalam setiap program yang dicanangkan.

Dalam konteks ini, pertemuan tersebut membuka peluang baru untuk membangun ikatan yang lebih baik antara lembaga legislatif dan lembaga penegak hukum. Harapan ini diakhiri dengan keinginan agar kedamaian dan ketertiban dapat terjalin di masyarakat.