Dipajaki Tidak Sama dengan Status Halal

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pengenaan pajak pada transaksi kripto tidak berarti negara mendukung penggunaan aset digital tersebut. Hal ini hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan mengawasi aktivitas yang berisiko tinggi bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan peran negara di dalamnya.

Nasaruddin menekankan bahwa kepastian hukum mengenai status halal atau haram sebuah aset digital menjadi otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelumnya, MUI telah merumuskan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang adalah haram, mengingat adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dan potensi bahaya (dharar) yang menyertainya.

Dengan demikian, keputusan MUI juga menyebutkan bahwa transaksi kripto bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai mata uang. Melalui poin-poin ini, Nasaruddin berupaya menjelaskan posisi pemerintah dalam konteks pajak kripto dan pandangan keagamaan dalam transaksi digital.

Pajak Kripto: Alat Pengawasan atau Dukungan Aktivitas?

Narasumber dalam Seminar Internasional yang digelar pada tanggal 15 Oktober 2026 tersebut menjelaskan bahwa pengenaan pajak sebenarnya bukanlah sebuah dukungan terhadap aktivitas transaksi kripto. Sebaliknya, itu adalah langkah pemerintah untuk memberikan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, juga menambah perspektif bahwa pajak yang dikenakan bukan menunjuk pada ketentuan syariah. Pengenaan pajak pada penghasilan dari kripto murni untuk aspek pengelolaan keuangan dan bukan sebagai pengakuan legitimasi aktivitas tersebut.

Dengan memahami hal ini, masyarakat diharapkan mampu lebih bijaksana dalam melakukan transaksi kripto. Pengawasan yang ketat dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisasi risiko yang ada sambil tetap menghormati pandangan otoritas keagamaan mengenai legalitas kripto.

Halal atau Haram: Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Status Kripto

Nasaruddin kembali menegaskan bahwa status halal dan haram sebuah aset digital sangat bergantung pada konteks dan objektivitas. Ada kemungkinan bahwa kripto yang saat ini dianggap haram, bisa saja berubah statusnya di masa depan jika kondisi dan regulasi berubah.

Para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun ulama, diharapkan saling berkolaborasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat memberikan manfaat bagi umat. Penjelasan ini diharapkan dapat membantu memperjelas posisi pemerintah dan otoritas keagamaan dalam membahas isu kripto.

Dari sudut pandang regulasi, pengalihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perubahan klasifikasi kripto dari komoditas menjadi aset keuangan sangatlah signifikan. Kesepakatan ini tentu memerlukan perhatian lebih dari semua pemangku kepentingan dalam hal tata kelola yang baik.

Implikasi Pajak Terhadap Transaksi Kripto di Indonesia

Perubahan dalam regulasi pajak kripto memiliki dampak luas terhadap pelaku industri. Transaksi yang sebelumnya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kini tidak lagi dikenakan meskipun tetap ada pajak penghasilan (PPh) yang berlaku.

Sebelumnya, berbagai tarif dikenakan pada transaksi kripto, seperti PPh sebesar 0,1% dan PPN sebesar 0,11%. Kini, dengan peraturan yang baru, hanya PPh sebesar 0,21% yang akan ditarik oleh Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) tersebut.

Perubahan dalam pengaturan pajak ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan perdagangan kripto di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang lebih jelas, diharapkan pelaku pasar dapat melakukan transaksi dengan mengedepankan kepercayaan dan transparansi.