Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden telah menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat, terutama mengenai hak-hak keuangan dan fasilitas yang ia terima setelah masa jabatannya berakhir. Banyak yang ingin tahu apa saja hak yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya.
Proses pengunduran diri Gibran disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 12 November 2026. Hal ini memicu diskusi soal apa yang mungkin didapat Gibran setelah kepergiannya dari kursi wakil presiden, serta bagaimana peraturan yang mengaturnya akan diterapkan dalam situasi ini.
Pada dasarnya, ketentuan hukum yang relevan mengatur hak bagi mantan wakil presiden, termasuk instrumen keuangan yang akan menyokong kehidupannya pasca jabatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang memberikan hak-hak tersebut, selama pemberhentian dilakukan secara hormat dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
Pembahasan Hak Keuangan Mantan Wakil Presiden Secara Tuntas
Menurut Pasal 7 UU yang telah disebutkan sebelumnya, mantan wakil presiden berhak atas sejumlah tunjangan dan fasilitas. Tunjangan ini termasuk uang pensiun yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
Salah satu hak yang menjadi perhatian adalah biaya kebutuhan rumah tangga, yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon. Hal ini bertujuan untuk memastikan mantan wakil presiden memiliki kehidupan yang layak setelah tidak menjabat.
Selain itu, mantan wakil presiden juga berhak atas seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Ini merupakan salah satu aspek penting yang diatur agar tidak terjadi kesenjangan dalam aspek kesehatan mantan pejabat tersebut.
Fasilitas Lain yang Disediakan untuk Mantan Wakil Presiden
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur mengenai fasilitas yang dapat diterima oleh mantan wakil presiden. Fasilitas ini meliputi rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapan yang diperlukan.
Perlakuan terhadap rumah dan kendaraan ini menunjukkan perbedaan tanggung jawab antara mantan wakil presiden dan negara. Mengingat bahwa fasilitas ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan mantan pejabat, pemeliharaan kendaraan menjadi hal yang tetap dijamin oleh negara.
Pensiun yang Didapatkan Mantan Wakil Presiden
Salah satu komponen paling vital dalam hak mantan wakil presiden adalah pensiun, yang diatur dalam Bab III Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Penerima pensiun berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan masa jabatannya jika berhenti dengan hormat.
Besaran pensiun yang diterima adalah 100% dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat. Gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok pejabat negara lainnya, dengan kategori pejabat yang lebih tinggi.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara mencapai Rp5,04 juta per bulan, sehingga gaji pokok wakil presiden berkisar Rp20,16 juta per bulan. Ini menjadi dasar penghitungan untuk masa pensiun yang akan diterima setelah tidak menjabat.
Proses pembayaran pensiun dan tunjangan lainnya dimulai pada bulan berikutnya setelah mantan wakil presiden secara resmi diberhentikan dengan hormat. Dengan kata lain, Gibran akan menerima hak-hak ini begitu statusnya ditetapkan secara resmi oleh MPR.
Mengingat seluruh ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa hak-hak keuangan dan fasilitas bagi Gibran sangat bergantung pada keputusan resmi dari MPR mengenai pemberhentian jabatannya. Keputusan ini akan menentukan kategori pemberhentian yang, jika tidak diatur, dapat mempengaruhi berbagai hak yang ia miliki.
![Hasto Soroti Tokoh Prakasa Kitabuming Solo dalam Ghost in the Cell](https://jiexpo.co.id/wp-content/uploads/2026/06/sekjen-pdip-soroti-tokoh-prakasa-kitabuming-dari-solo-dalam-film-ghost-in-the-cell-1780820171533_169.jpeg; charset="utf-8"-120x86.jpeg; charset="utf-8")
