Banyak Guru Terkena PHK Setelah Penerapan MBG

Dalam sebuah sidang yang menguji materi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, seorang guru bernama Iman Zanatul Haeri mengemukakan sejumlah dampak yang dirasakan oleh guru-guru PPPK dan honorer. Pencabutan kontrak kerja serta penggantian kebijakan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.

Iman yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menunjukkan bagaimana kebijakan ini tak hanya berpengaruh pada gaji, tetapi juga terhadap kesejahteraan mental dan finansial tenaga pendidik. Dia mengungkapkan laporan-laporan yang diterimanya dari rekan-rekan guru di berbagai daerah yang merasakan adanya ketidakpastian dalam pekerjaan mereka.

Sidang tersebut berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada 15 Juni 2026 dan merupakan bagian dari pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan Perkara Nomor 52 dan Nomor 55. Banyak pihak yang menyaksikan bagaimana kebijakan anggaran pendidikan ini diujikan demi menemukan jalan keluar bagi masalah yang kompleks ini.

Di hadapan majelis hakim, Iman menjelaskan bahwa kebijakan MBG berpotensi menciptakan ketidakadilan di kalangan tenaga pengajar, terutama yang berstatus guru honorer dan PPPK. Saksi yang berbicara dengan penuh pengabdian itu mengungkapkan pengalaman teman-teman sejawatnya yang terpaksa merelakan pekerjaan mereka.

Dampak Berkelanjutan bagi Guru Honorer dan PPPK

Lebih dari sekadar isu gaji, kebijakan baru ini menambah berbagai tantangan yang sebelumnya tidak dihadapi oleh para guru. Banyak dari mereka yang terancam kehilangan pekerjaan atau terpaksa berjuang lebih keras untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Iman memberikan contoh konkrit mengenai banyaknya guru PPPK yang mengaku harus menanggung beban lebih selepas ditetapkannya MBG dalam anggaran. Beberapa dari mereka bahkan tidak lagi memiliki kepastian mengenai perpanjangan kontrak kerja, sehingga menciptakan rasa cemas.

“Hal ini sungguh merugikan guru, terutama yang bukan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan,” ujarnya. Iman juga menambahkan bahwa gaji yang diterima oleh banyak guru PPPK jauh dari kata sejahtera, menciptakan krisis ekonomi di kalangan pendidik.

Akses ke Tunjangan dan Program Sosial yang Terhambat

Salah satu aspek yang patut dicermati adalah akses guru terhadap berbagai tunjangan yang dinanti-nanti. Beberapa guru honorer harus melakukan pengorbanan guna memilih antara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG), yang sebelumnya menjadi harapan mereka.

Iman menyebutkan bahwa terdapat janji untuk mengangkat guru madrasah swasta menjadi PPPK, tetapi penyaluran TPG malah terhambat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian yang dapat mengganggu fokus mereka dalam mengajar.

“Bahkan ada guru di Tuban yang kontraknya diputus secara sepihak, sementara guru-guru lain di Jawa Barat dan Lombok Timur juga merasakan hal serupa,” tuturnya. Ketidakadilan terhadap guru PPPK menciptakan gelombang protes yang makin meluas.

Kondisi Guru di Berbagai Wilayah Indonesia

Iman mencatat bahwa di daerah-daerah seperti Cianjur, kondisi guru semakin memprihatinkan. Beberapa guru PPPK paruh waktu hanya menerima gaji Rp 300 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya memperoleh Rp 50 ribu setelah dipotong biaya asuransi kesehatan.

“Mereka seharusnya mendapatkan penghargaan setimpal atas dedikasi yang diberikan kepada siswa, bukan malah menuai kekecewaan,” katanya. Situasi ini telah menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik yang berjuang dengan keras untuk menghidupi keluarga mereka.

“Guru di Langkat, Sumatera Utara, hanya digaji Rp 500 ribu. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jumlah yang sangat minim itu?” ungkap Iman, merujuk pada berbagai tempat lain yang juga mengalami nasib serupa.

Iman membawa perhatian ke hasil survei yang dilakukan kepada 239 guru, terdiri dari guru honorer serta guru PPPK paruh waktu. Responden diminta berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi akibat perubahan dalam kebijakan anggaran pendidikan, yang sebagian dialokasikan untuk program MBG.

Survei ini menjadi langkah awal untuk memperkuat suara guru yang selama ini terabaikan. Hasilnya diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan untuk kembali menilai dan merevisi instrumen yang ada dalam pemenuhan hak-hak pendidik.

Melalui sidang uji materi tersebut, ada harapan munculnya perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan guru di Indonesia. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama agar situasi ini tidak hanya menjadi masalah sesaat, melainkan suatu langkah menuju perbaikan sistem pendidikan yang lebih adil.

Kedepannya, dukungan terhadap guru harus terus ditingkatkan agar pendidikan di Indonesia tidak hanya terlaksana, tetapi juga bermutu dan mampu menghasilkan generasi yang cerdas dan tangguh. Suara guru adalah suara masa depan bangsa.