Ketua Komisi III Ingatkan RUU Perampasan Aset Berisiko Menjadi Bumerang

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penanganan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Ini diperlukan agar aturan tersebut tidak disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam oposisi dan merugikan hak warga negara.

RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, dan Habiburokhman menyatakan bahwa meski ada kebutuhan untuk mengejar harta hasil kejahatan, keberadaan undang-undang ini harus didukung oleh dasar hukum yang kuat. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan kesewenang-wenangan dalam aplikasinya.

Dia mengingatkan bahwa efektivitas suatu undang-undang tidak hanya bergantung pada ketegasan teksnya, tetapi juga melibatkan independensi lembaga penegak hukum, pengawasan pengadilan, dan perlindungan hak milik individu. Ini adalah aspek-aspek yang tak kalah penting dalam menjalankan fungsi hukum yang adil dan transparan.

Habiburokhman memperingatkan bahwa kegagalan dalam memastikan kehati-hatian bisa berpotensi menjadikan instrumen hukum ini sebagai bumerang. Hal ini justru bisa merusak kepastian hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Pentingnya Pengawasan dalam Pengelolaan Aset Perampasan

Habiburokhman juga mencontohkan pengalaman negara lain yang belum berhasil dalam pemulihan aset meski telah melakukan reformasi hukum yang signifikan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa hanya memiliki undang-undang tidak cukup jika tidak didukung dengan sistem pengawasan yang baik.

Persoalan kelembagaan dan minimnya basis data menjadi kendala serius dalam pemulihan aset. Di banyak negara, keterbatasan sumber daya manusia juga mempengaruhi efektivitas undang-undang yang ditetapkan.

Di Nigeria, misalnya, terdapat undang-undang mengenai pemulihan aset yang disahkan pada tahun 2022. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala karena kekurangan sumber daya manusia dan celah regulasi yang ada.

Studi Kasus Sukses dan Tantangan yang Dihadapi oleh Negara Lain

Situasi serupa terjadi di Sri Lanka dan Bangladesh, di mana tantangan keberhasilan pemulihan aset tetap menghantui mereka. Korupsi sistemik dan lemahnya kelembagaan menjadi faktor penghambat di banyak negara tersebut.

Sementara di Papua Nugini dan Uganda, masalah yang sama muncul ketika mencoba menerapkan undang-undang yang ada. Tanpa dukungan lembaga yang kuat, pemulihan aset menjadi sulit terwujud.

Khusus untuk Ukraina, pembentukan lembaga pengelola aset ARMA menjadi langkah yang positif. Namun, Ukraina juga menemui kendala dalam hal sistem data yang belum memadai dan isu proporsionalitas dalam pengelolaan aset yang menjadi tantangan tersendiri.

Proyek Pemulihan Aset: Pelajaran dari Moldova dan Negara Lain

Di Moldova, misalnya, pemulihan aset pasca-skandal bank yang merugikan hingga 1 miliar dolar AS menunjukkan efektivitas yang buruk, hanya mencapai sekitar 14 persen. Ini menjadi contoh nyata tentang betapa pentingnya pengelolaan yang tepat dalam menjamin pemulihan aset.

Pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Moldova dan negara lain adalah bahwa pengelolaan aset harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan sumber daya yang optimal. Tanpa hal itu, hasil yang diharapkan akan sulit tercapai.

Habiburokhman juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan RUU ini harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Ini penting agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan individu atau kelompok tertentu.