Prabowo Tanda Tangani Rencana Aksi Penanganan Ekstremisme Menuju Terorisme

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) untuk periode 2026-2029. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan arah strategis dalam menangani aksi ekstremisme yang seringkali berujung pada terorisme, yang merupakan masalah serius bagi keamanan nasional.

Perpres ini menguraikan pendekatan sistematis dan terpadu dalam mencegah dan menanggulangi tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengancam stabilitas. Dalam konteks ini, ekstremisme tidak hanya dipahami sebagai ideologi yang menyimpang, tetapi juga sebagai aksi nyata yang dapat mengakibatkan kekerasan yang mengerikan.

Berdasarkan definisi dalam peraturan tersebut, terorisme merupakan perilaku kekerasan yang menciptakan rasa teror di masyarakat luas, yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan terhadap objek penting dan fasilitas publik. Oleh karena itu, penegasan terhadap persoalan ini menjadi sangat penting dalam rencana aksi nasional yang diusung pemerintah.

Pilih Tema Utama yang Menjadi Pilar RAN PE

Dalam melaksanakan RAN PE, pemerintah telah merumuskan sembilan tema utama yang berfungsi sebagai pilar pelaksanaan. Tema-tema ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapsiagaan nasional hingga kemitraan internasional dalam menangani ekstremisme.

Tema pertamanya adalah Kesiapsiagaan Nasional, yang menekankan perlunya negara dan masyarakat siap menghadapi ancaman terorisme. Selain itu, Ketahanan Komunitas dan Keluarga Pendidikan juga ditekankan untuk mempromosikan nilai-nilai positif di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pilar lain yang juga tidak kalah penting adalah Keterampilan Masyarakat dan Fasilitasi Lapangan Kerja, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi orang-orang terlibat dalam aksi terorisme karena faktor ekonomi.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan di Masyarakat

Pilar berikutnya adalah perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak. Pemerintah menyadari bahwa kelompok-kelompok ini rentan terhadap pengaruh negatif yang bisa mengarah pada ekstremisme.

Dalam konteks ini, Pelindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban juga menjadi prioritas. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan memberikan keadilan kepada mereka yang menjadi korban aksi terorisme.

Dengan memberikan fokus kepada Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua warga negara, yang dapat membantu mencegah radikalisasi di kalangan masyarakat.

Strategi Pendanaan dan Implementasi RAN PE

Dari sisi anggaran, pendanaan untuk pelaksanaan RAN PE akan berasal dari berbagai sumber. Hal ini termasuk dari APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang sah, untuk mendukung implementasi kebijakan secara maksimal.

Selain itu, pemerintah akan membentuk sekretariat bersama yang akan dikoordinasikan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sekretariat ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan terorisme dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, RAN PE yang diterbitkan akan menjadi panduan penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Dengan upaya bersama, diharapkan fenomena kekerasan berbasis ekstremisme dapat diminimalkan secara signifikan dalam waktu ke depan.