Kejaksaan Agung baru-baru ini telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook. Menurut Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Nurcahyo, kasus ini merugikan negara hingga mencapai Rp 1,98 triliun, sebuah angka yang sangat signifikan yang mengundang perhatian publik.
Kasus ini bermula pada Februari 2020, ketika Nadiem yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengadakan pertemuan dengan pihak Google Indonesia. Agenda pertemuan tersebut adalah untuk membahas produk-produk Google yang berkaitan dengan program Google O-Education, yang bertujuan meningkatkan fasilitas pendidikan di Indonesia.
“Dengan menggunakan Chromebook yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian, terutama untuk peserta didik,” jelas Nurcahyo, menyoroti upaya untuk memfasilitasi akses pendidikan yang lebih baik.
Proses pengadaan laptop Chromebook yang beberapa kali dilakukan
Dalam serangkaian pertemuan antara Nadiem dan Google, tercapai kesepakatan untuk meluncurkan proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Rencana ini dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan teknologi di sekolah-sekolah.
Pada 6 Mei 2020, Nadiem memimpin rapat tertutup melalui platform Zoom dan mengajak sejumlah pejabat tinggi dalam kementerian. Dalam rapat tersebut, ia meminta semua peserta untuk menggunakan perangkat tertentu saat mendiskusikan rencana pengadaan laptop, yang jelas mengarah pada keputusan untuk menggunakan Chromebook.
Dengan langkah tersebut, ia mengabaikan surat yang sebelumnya dikirim oleh Google kepada menteri pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendi. Menariknya, Muhadjir tidak menanggapi surat tersebut karena pengadaan Chromebook pada tahun 2019 gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah di daerah tertinggal dan terdepan.
Jalur hukum dan pertimbangan pejabat Kementerian
Keputusan Nadiem untuk melanjutkan pengadaan Chromebook membuka serangkaian pertanyaan mengenai prosedur yang diambilnya. Pada waktu yang sama, ia memberikan arahan kepada tim dalam kementerian untuk membuat petunjuk dan spesifikasi yang mengarah pada penggunaan Chrome OS, yang seolah mengunci pilihan tersebut.
SW, yang menjabat sebagai Direktur SD, dan M, selaku Direktur SMP, diminta untuk menyiapkan dokumen petunjuk teknis. Dalam dokumen tersebut, mereka disebutkan sudah mengatur spesifikasi yang berbasis pada Chrome OS yang diharapkan dapat memenuhi semua kriterianya.
Dalam perkembangan yang lebih lanjut, tim teknis pun melakukan kajian untuk mereview spesifikasi teknis yang akan digunakan. Dalam kajian ini, Chrome OS kembali disebut sebagai opsi yang tidak bisa disangkal, menunjukkan bahwa semua langkah sudah terencana dengan sangat rapi.
Langkah-langkah hukum yang diambil oleh pihak berwenang
Saat berita mengenai penetapan tersangka ini diumumkan, banyak kalangan mulai bertanya mengenai langkah-langkah hukum yang akan diambil berikutnya. Proses penyidikan akan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan mengharuskan adanya klarifikasi dari Nadiem dan rekan-rekannya dalam kementerian.
Pihak kejaksaan juga diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian pengadaan dan keputusan yang diambil untuk memastikan transparansi dalam proses hukum ini. Masyarakat pun berhak mendapatkan informasi mengenai kemana aliran dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan tersebut.
Penyelidikan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan elemen terkait dalam melakukan pengadaan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Banyak yang merasa bahwa penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak hanya berkutat pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.
