Pada tanggal 12 Desember 2025, BPJS Kesehatan mengadakan diskusi publik yang berfokus pada pemahaman peringatan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Day. Acara ini diadakan di kantor mereka di Jakarta dengan tema “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita”, bertujuan untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Diskusi ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Acara tersebut menggelar dua sesi diskusi publik yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan.
Sesi pertama diskusi membahas tentang pengakuan internasional dan mutu pelayanan, dengan menghadirkan narasumber terkemuka dari BPJS Kesehatan serta Coventry University. Sedangkan sesi kedua melibatkan Menteri Kesehatan dan berbagai ahli di bidang asuransi sosial dan ekonomi kesehatan.
BPJS Kesehatan Diakui Secara Internasional untuk Kontribusinya
Dalam sesi diskusi, Prof. Mike Hardy dari Centre for Peace and Security Coventry University memberikan apresiasi terhadap BPJS Kesehatan. Menurutnya, organisasi ini layak untuk dinominasikan sebagai penerima Nobel Peace Prize karena kontribusinya terhadap keamanan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia.
Mike menekankan bahwa BPJS Kesehatan telah berhasil mempromosikan keamanan internasional dan mendorong dialog global mengenai isu kesehatan. Dengan 94 organisasi yang dinominasikan dari 338 nominasi, pengakuan ini menempatkan Indonesia sebagai rujukan bagi negara lain dalam menyediakan layanan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menambahkan bahwa organisasi ini telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Sejak berdirinya BPJS Kesehatan, masyarakat yang sebelumnya mengkhawatirkan biaya pengobatan kini terlindungi selama mereka terdaftar aktif.
Cakupan Peserta JKN Mencapai Hampir 99 Persen
Dalam paparannya, Ghufron mengungkapkan bahwa pencapaian cakupan peserta JKN yang mencapai 98-99 persen adalah tonggak sejarah bagi BPJS Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang diberikan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan Gerakan 3-3-5, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui aktivitas fisik. Gerakan tersebut dirancang untuk membantu mengurangi risiko penyakit seperti hipertensi dan diabetes.
Ghufron menekankan bahwa ketersediaan obat dan fasilitas kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan BPJS Kesehatan lebih berfokus pada permintaan layanan. Dengan menjaga kualitas pelayanan, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan fasilitas kesehatan yang ada.
Pentingnya Peran Pemerintah dalam Mendukung Program Kesehatan
Dari sisi pemerintah, Menko PMK, Pratikno, menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mencapai cakupan UHC tercepat di dunia. Dengan mencakup hingga 98 persen dari jumlah penduduk, tantangan ke depan adalah mengatasi defisit finansial akibat penyakit tidak menular yang semakin meningkat.
Dalam reformasi sistem JKN, Pratikno menyatakan pentingnya melaksanakan edukasi dan pencegahan penyakit sebagai pilar utama. Hal ini mencakup penguatan gerakan hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis yang harus dijadikan prioritas.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menggarisbawahi UHC sebagai investasi strategis untuk masa depan, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai.
Tantangan dan Strategi untuk Meningkatkan Implementasi JKN
Pada sesi keduanya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, berbicara tentang tantangan dalam implementasi JKN. Ia menekankan pentingnya akses dan kualitas layanan, serta perlindungan finansial bagi masyarakat dalam sistem kesehatan.
Talenta kesehatan yang cukup merupakan syarat mutlak agar JKN dapat berfungsi dengan baik. Budi juga menyoroti perlunya pengendalian inflasi biaya kesehatan untuk menjamin keberlanjutan sistem.
Pakar Asuransi Sosial, Chazali H. Situmorang, menambahkan bahwa kolaborasi antara BPJS, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan infrastruktur kesehatan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch menekankan urgensi untuk meninggalkan ego sektoral demi optimisasi JKN. Semua kementerian dan lembaga harus saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.
Akhirnya, Pakar Ekonomi Kesehatan, Hasbullah Thabrany, menunjukkan peningkatan data SCI Indonesia dan menyerukan perhatian pada aspek promosi, pencegahan, kuratif, dan rehabilitasi dalam seluruh layanan kesehatan.
