Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Sabtu, 27 September 2025, untuk meminta laporan tentang perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan tersebut, Dadan melaporkan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi saat ini mencapai 9.615 unit, melayani sekitar 31 juta penerima manfaat.
Program ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap gizi yang baik bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Dalam keterangannya, Dadan menekankan pentingnya keberlangsungan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia juga mencatat bahwa jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang berkaitan dengan gizi selama pelaksanaan program perlu diperhatikan. Sejak tanggal 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terdapat 2.391 SPPG yang terbentuk dengan total 24 kasus kejadian yang tercatat.
Analisis Capaian Program Makan Bergizi Gratis yang Ditetapkan
Sejak diluncurkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan hasil yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Dengan 9.615 SPPG yang beroperasi, program ini mungkin menjadi model untuk inisiatif serupa di masa depan.
Data terbaru menunjukkan bahwa kurang lebih 31 juta orang telah menerima manfaat dari program ini. Namun, penting untuk terus melakukan evaluasi guna memastikan keberhasilan program jangka panjang.
Selain itu, peningkatan jumlah SPPG dari tahun ke tahun menunjukkan adanya usaha pemerintah dalam memperluas akses gizi. Dadan menjelaskan bahwa setiap SPPG harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk menjamin tingkat keberhasilan.
Perkembangan Kasus Kejadian Luar Biasa dan Implikasinya
Berdasarkan laporan yang disampaikan Dadan, jumlah kasus kejadian luar biasa (KLB) meningkat seiring dengan berkembangnya SPPG. Dari 1 Agustus hingga 27 September 2025, terjadi penambahan 7.244 SPPG yang mencatatkan 47 kasus kejadian.
Dadan menyoroti bahwa banyak dari kasus tersebut terjadi di SPPG yang baru beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai di lapangan masih memerlukan pelatihan dan jam terbang yang cukup untuk menjalankan tugas dengan baik.
Penting bagi pemerintah untuk memberikan bimbingan dan pembekalan yang memadai kepada SDM di SPPG. Dengan adanya pelatihan yang berkualitas, diharapkan angka kejadian luar biasa dapat ditekan dan dampak negatif dapat diminimalkan.
Rencana Aksi dan Dukungan Berkelanjutan untuk Program
Ke depan, Dadan menekankan perlunya penetapan rencana aksi yang lebih konkret untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Pendekatan berbasis data yang komprehensif akan menjadi kunci dalam merumuskan langkah-langkah selanjutnya.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan pelatihan bagi SDM di semua SPPG yang ada. Melalui penguatan kapasitas ini, harapannya adalah untuk memperkecil peluang terjadinya KLB di masa mendatang.
Pemerintah juga diharapkan untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini penting agar bisa mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam pelaksanaan program.
