Pemerintah Indonesia berencana memperluas akses pembiayaan rumah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai angka 15 juta unit rumah yang masih dibutuhkan masyarakat dan pelaku UMKM.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan dukungannya penuh terhadap implementasi program ini. Melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mereka berkomitmen untuk membantu masyarakat mendapatkan akses perumahan yang lebih baik dan terjangkau.
“Kami menyediakan subsidi bunga sekitar 5,5-6% untuk KUR perumahan dengan alokasi anggaran Rp130 triliun di tahun ini,” ungkap CEO BPI Danantara saat konferensi pers di Balai Kartini. Dengan pengelolaan yang efisien, diharapkan penyerapan kredit untuk perumahan dapat meningkat secara signifikan.
Dia menambahkan, jika program ini berjalan dengan baik, ada kemungkinan anggaran untuk program KUR perumahan akan ditambah di tahun 2026. “Tahun depan, kami berharap dapat melakukan evaluasi dan menambah alokasi KUR untuk perumahan,” lanjutnya.
Rencana Peluncuran Program KUR Perumahan yang Ambisius
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa program KUR perumahan ini direncanakan akan diluncurkan pada pertengahan Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan yang kuat bagi inisiatif ini.
Airlangga Hartarto menyatakan, “Peluncuran program ini direncanakan di minggu kedua bulan Oktober. Presiden Prabowo Subianto juga akan turut hadir untuk meresmikannya.” Hal ini menandakan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor perumahan di tanah air.
Pemerintah tidak hanya memfokuskan perhatian pada KUR perumahan, tetapi juga berencana untuk meningkatkan sosialisasi KUR kepada pekerja migran. “Kami berupaya untuk menghadirkan ekosistem KUR yang lebih optimal agar semua pihak dapat mengambil manfaat,” ujarnya.
Pembagian Klaster KUR dan Pendanaannya
Menteri UMKM menjelaskan bahwa KUR kini dibagi menjadi empat klaster, yaitu KUR UMKM, KUR perumahan, KUR pekerja migran, dan KUR padat karya. Alokasi anggaran untuk KUR UMKM mencapai Rp 280 triliun, sedangkan untuk KUR perumahan telah disediakan Rp 130 triliun.
Dengan alokasi yang cukup besar, diharapkan program ini dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan. Maman Abdurrachman menambahkan, “Kami sedang mempersiapkan dua acara yang akan dilakukan pada bulan Oktober untuk memaksimalkan sosialisasi program KUR.”
Sejak Januari hingga pertengahan September 2025, realisasi KUR sudah mencapai Rp 190 triliun dengan lebih dari 3,2 juta debitur. Data ini menunjukkan potensi keberhasilan program ini dalam memenuhi tujuan awalnya.
Penerapan Program KUR untuk Sektor UMKM dan Pembiayaan Perumahan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa dari total dana yang dialokasikan, Rp 13 triliun akan disalurkan melalui sektor UMKM. Dana ini ditujukan untuk membantu usaha kecil dengan berbagai skema, termasuk pengembangan homestay atau restoran.
Sementara itu, sisanya, yakni Rp 117 triliun, akan digunakan untuk mendukung sisi suplai, termasuk bagi kontraktor dan pengembang. “Kami berharap dengan dukungan dana ini, sektor pembangunan perumahan dapat bergerak lebih cepat,” katanya dalam pernyataan resmi.
Dengan kerjasama antarpihak terkait, program ini diharapkan dapat mengurangi angka backlog perumahan yang menjadi salah satu isu serius dalam pembangunan di Indonesia. Keterlibatan pemerintah, perbankan, dan masyarakat akan sangat krusial untuk kesuksesan program ini.
