Kepala BP BUMN Dony Oskaria baru-baru ini mengumumkan rencana pengembangan jaringan kereta rel listrik (KRL) yang akan diperpanjang hingga ke Cikampek dan Sukabumi. Proyek ambisius ini direncanakan akan mulai berjalan tahun depan, dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dalam sektor transportasi.
Pengumuman ini disampaikan Dony dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di mana pembahasan seputar Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi topik utama. Proyek ini diharapkan dapat mendongkrak efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna layanan kereta api.
Dony menegaskan bahwa elektrifikasi jaringan kereta api merupakan langkah strategis dan diharapkan mampu menghubungkan lima kota besar termasuk Jakarta. Dengan adanya proyek ini, masyarakat akan lebih mudah dan cepat dalam melakukan perjalanan antara kota-kota tersebut.
Pentingnya Elektrifikasi Jaringan Kereta di Jakarta dan Sekitarnya
Elektrifikasi kereta api dinilai sangat penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan dan sekitarnya. Dengan hadirnya kereta listrik yang lebih efisien, diharapkan penggunaan transportasi umum akan lebih diminati, mengurangi kemacetan di jalan raya.
Kereta rel listrik yang diperpanjang hingga Cikampek dan Rangkasbitung merupakan solusi untuk mengatasi tingginya volume kendaraan pribadi di Jakarta. Ini juga dapat berimbas positif pada pengurangan polusi udara di kawasan perkotaan.
Dony menambahkan bahwa langkah ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah. PMN yang dialokasikan untuk PT KAI sebesar Rp1,8 triliun akan digunakan untuk pengadaan trainset baru, yang akan mengoptimalkan pelayanan KRL di Jabodetabek.
Target PMN untuk BUMN dan Manfaatnya bagi Masyarakat
Selain PT KAI, ada dua BUMN lain yang juga mendapatkan PMN, yaitu PT Industri Kereta Api (INKA) dan PT Pelayaran Indonesia (Pelni). INKA akan menerima dana sebesar Rp473 miliar untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian. Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sarana transportasi yang diperlukan.
Pelayaran Indonesia (Pelni) juga tak kalah penting, dengan alokasi dana senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan tiga kapal penumpang. Ini merupakan langkah berkelanjutan dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut di tanah air.
Dengan melihat komposisi dukungan PMN ini, Dony menekankan bahwa total dana sebesar Rp4,77 triliun akan mendukung transformasi fundamental di ketiga BUMN tersebut. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam memberikan layanan publik yang lebih baik.
Peran Badan Layanan Umum dalam Pembiayaan Perumahan Rakyat
Selain fokus pada BUMN, DPR juga merestui PMN untuk dua Badan Layanan Umum (BLU) seperti Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dengan alokasi sebesar Rp6,68 triliun, SMF diharapkan bisa melanjutkan tugas memberikan pembiayaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Keberadaan SMF dirasa penting dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan, kini semakin terbantu dengan solusi yang ada.
Selain itu, PMN juga dialokasikan untuk Badan Bank Tanah yang mencapai Rp2,95 triliun, dalam bentuk non tunai. Ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan tiga juta rumah, sesuai visi Presiden.
