Kementerian Kelautan dan Perikanan baru-baru ini mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra. Usulan ini timbul karena dampak signifikan dari berbagai bencana yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa tambahan anggaran ini sangat diperlukan untuk memperbaiki berbagai aspek seperti kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, dan infrastruktur perikanan di tiga provinsi yang terkena dampak. Masalah ini mengguncang sektor perikanan secara keseluruhan, memerlukan tindakan cepat dan efektif.
“Kebutuhan anggaran yang kami sampaikan adalah sekitar Rp1,7 triliun untuk pemulihan tiga wilayah tersebut,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi tantangan yang dihadapi masyarakat perikanan di daerah terdampak.
Detail Bencana dan Dampak yang Dialami Masyarakat Perikanan
Bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah menyebabkan kerusakan yang meluas. Berdasarkan hasil identifikasi, kerusakan ini menyebar di 39 kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut.
Lebih dari 8.368 nelayan dan 27.879 pembudidaya ikan terkena dampak bencana ini. Usaha pengolahan ikan juga tidak luput dari dampak, dengan sebanyak 1.431 unit usaha terpengaruh, menunjukkan betapa besarnya efek domino yang ditimbulkan.
Kerugian yang diderita tidak hanya bahan dan peralatan, tetapi juga menyangkut kehilangan mata pencaharian. Tercatat pula bahwa 3.612 kapal nelayan mengalami kerusakan, kehilangan alat tangkap, atau mati total akibat bencana ini, yang sekaligus mengancam keberlanjutan usaha perikanan di kawasan itu.
Fokus Pemulihan: Infrastruktur dan Sarana Usaha Perikanan
Pemulihan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama dari rencana pemulihan yang diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Infrastrukturnya mencakup dermaga, bangunan prasarana, dan unit pengolahan ikan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Trenggono, total area tambak dan kolam yang terdampak mencapai 30.723 hektare. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena menggambarkan betapa luasnya kerusakan yang terjadi pada sentra budidaya ikan.
Selain itu, KKP juga berencana memberikan bantuan sarana usaha perikanan untuk mendukung pulihnya sektor ini. Bantuan tersebut meliputi pengadaan kapal, alat tangkap, dan bahan baku seperti benih dan pakan, sehingga masyarakat dapat segera kembali berproduksi.
Estimasi Kebutuhan Anggaran dan Rencana Pelaksanaan Pemulihan
Total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra sekitar Rp1,71 triliun. Anggaran ini dirincikan agar dapat menangani semua aspek pemulihan yang telanjur hitam akibat serangan bencana.
Program pemulihan ini akan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden mengenai satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan bukan hanya sekadar keinginan, melainkan sudah menjadi agenda pemerintah yang harus dilaksanakan.
Dengan langkah-langkah tegas dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan sektor kelautan dan perikanan dapat bangkit kembali. Pemulihan ini juga menjadi langkah penting bagi masyarakat agar tidak hanya bertahan, tetapi bisa berkembang ke depannya.
