Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, baru-baru ini mengungkapkan protesnya terhadap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini terjadi setelah anggaran daerah Aceh mengalami pemotongan hingga 25 persen, yang dinilai berpotensi menambah beban bagi provinsi tersebut.
Kedatangan Mualem ke kantor Kemenkeu di Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2025 dijadikan momen untuk menegaskan agar anggaran daerah tidak mengalami pemotongan. Menurutnya, setiap pemda harus dapat mendapatkan anggaran yang memadai agar dapat memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.
Pembicaraan antara Mualem dan Purbaya tidak hanya berfokus pada pemotongan anggaran but juga mencakup berbagai isu yang kritis terkait infrastruktur di semua provinsi. Mualem menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reaksi Gubernur Terhadap Pemotongan Anggaran Daerah
Usai pertemuan, Mualem menyatakan bahwa pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) membawa dampak signifikan bagi para gubernur. Hal ini terdapat dalam konteks pertemuan antara 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di kantor Purbaya.
Dalam diskusi tersebut, semua gubernur sepakat untuk menyampaikan aspirasi mereka mengenai kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat. Permintaan ini dianggap wajar agar setiap daerah mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Mualem juga mengungkapkan keprihatinan bahwa besaran TKD dalam APBN 2026 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi daerah yang tengah berupaya mengembangkan infrastruktur dan pelayanan publik.
Persoalan Infrastruktur Menjadi Prioritas Utama
Pembahasan mengenai infrastruktur menjadi titik fokus dalam dialog tersebut. Mualem menegaskan bahwa masalah infrastruktur di berbagai provinsi harus segera diperbaiki agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan ini, Mualem berharap agar Menteri Purbaya dapat memberikan solusi konkrit untuk permasalahan yang ada.
Ia juga menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah infrastruktur sangat dibutuhkan, terutama dalam menjalankan program-program pengembangan daerah. Tanpa dukungan tersebut, hampir dipastikan pembangunan infrastruktur akan terhambat.
Muzakir Manaf menekankan pentingnya kerjasama antara daerah dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan yang optimal. Dengan adanya sinergi yang baik, diharapkan setiap daerah dapat mengelola anggaran yang ada dengan efektif dan efisien.
Konteks Pemotongan Anggaran dan Respons Pemerintah Pusat
Sebelumnya, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran TKD sebesar Rp650 triliun untuk tahun 2026. Namun, hal ini mengalami penolakan yang signifikan dari berbagai daerah, termasuk Aceh. Mualem menganggap potongan tersebut berisiko menimbulkan gejolak di daerah, terutama ketika banyak pemerintah daerah yang terpaksa menaikkan tarif pajak.
Menanggapi protes dari pemerintah daerah, Menteri Keuangan Purbaya akhirnya menambahkan anggaran TKD menjadi sebesar Rp693 triliun. Namun demikian, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan situasi di lapangan.
Purbaya juga mengakui bahwa pemotongan dana TKD sangat besar dan menyentuh hampir semua daerah, sehingga menciptakan keadaan yang sulit. Ia menilai, tindakan pemerintah daerah yang berulang kali tidak memenuhi harapan mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan anggaran oleh pusat.
Strategi ke Depan untuk Pembangunan Daerah yang Lebih Baik
Dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan para gubernur, Purbaya menyatakan komitmennya untuk terus menambah dana TKD di masa mendatang. Hal ini menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan di sektor pengelolaan dana daerah, dengan catatan bahwa kinerja pemerintah daerah harus diperbaiki.
Menjadi cukup jelas bahwa jika pemerintah daerah ingin mendapatkan lebih banyak dukungan keuangan, mereka perlu memperbaiki citra dan kinerja mereka. Mualem pun berharap agar semua pihak saling mendukung dalam pembangunan yang lebih baik.
Seluruh gubernur sepakat untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, sehingga setiap daerah dapat bertransformasi menjadi lebih baik. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada komitmen antara pusat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
