Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai berusaha menyelaraskan pengungkapan keberlanjutan mereka dengan tujuan yang ditetapkan oleh ISSB. Meskipun ada kesamaan dalam visi tersebut, jadwal penerapan pelaporan ESG yang wajib justru bervariasi antara setiap negara di kawasan ini.
Tekanan dari pasar global, khususnya dari Uni Eropa, turut memengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh para eksportir Asia serta rantai pasokan internasional. Tidak bisa dipungkiri bahawa adanya reformasi domestik juga menjadi faktor penting dalam pengaturan ini.
ISSB atau Dewan Standar Pelaporan Keberlanjutan Internasional didirikan pada tahun 2021 dengan misi untuk mengintegrasikan praktik pelaporan yang beragam ke dalam satu kerangka kerja global. Langkah besar dari ISSB terlihat pada Juni 2023, saat mereka merilis dua standar pelaporan internasional pertamanya, yaitu IFRS S1 dan IFRS S2.
Standar tersebut dijadwalkan mulai berlaku untuk periode pelaporan tahunan setelah 1 Januari 2024. Dalam upaya ini, banyak negara di ASEAN melihat penyelarasan dengan ISSB sebagai cara untuk mengefisiensikan proses kepatuhan serta meningkatkan interoperability dengan rezim pengungkapan luar negeri.
Pada saat yang sama, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) yang ditetapkan oleh Uni Eropa juga menjadi acuan bagi banyak negara. Malaysia dan Vietnam termasuk di antara negara-negara yang berada di garis depan dalam adopsi kewajiban pengungkapan keberlanjutan, sedangkan Filipina diprogram untuk memulai pada tahun 2026.
Perubahan ini memperlihatkan adanya perbedaan yang mencolok dalam kualitas tata kelola perusahaan dan pengelolaan risiko iklim. Selain itu, keandalan data keberlanjutan yang dihasilkan oleh masing-masing negara juga menjadi perhatian utama bagi para investor.
Bagi investor, perbedaan dalam kualitas informasi ini berperan sebagai sinyal mengenai kelayakan investasi di suatu perusahaan. Chen-Delantar, seorang pengamat di bidang ini, mengungkapkan bahwa perubahan narasi yang disampaikan oleh perusahaan kini harus didukung dengan data yang kredibel dan pemahaman mendalam mengenai dampak keberlanjutan terhadap arus kas dan biaya modal.
Upaya Penyelarasan Pengungkapan Keberlanjutan di ASEAN
Penyelarasan pengungkapan keberlanjutan di ASEAN menjanjikan beberapa keuntungan signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Pertama, ini memungkinkan terciptanya standar yang lebih jelas dan dapat dipercaya yang bisa diakses oleh para pemangku kepentingan dari berbagai negara.
Kedua, dengan adanya standar umum, perusahaan dapat lebih mudah bersaing di pasar global karena transparansi informasi yang diberikan. Hal ini tentu diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut.
Nah, isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih baik diketahui sebagai ESG juga menjadi prioritas utama dalam upaya ini. Dengan mengadopsi praktik yang ditetapkan ISSB, negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, bagi perusahaan yang melakukan investasi di kawasan ASEAN, kepatuhan terhadap ESG menjadi syarat penting. Ini sejalan dengan meningkatnya tekanan dari investor dan konsumen yang semakin peduli dengan keberlanjutan.
Akhirnya, penyelarasan ini juga dimungkinkan untuk memfasilitasi kolaborasi antarnegara dalam isu-isu keberlanjutan bersama. Kerja sama ini dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memaksimalkan dampak positif dari inisiatif kebijakan yang diambil.
Perbedaan Implementasi di Setiap Negara ASEAN
Walaupun ada kesamaan tujuan, implementasi pengungkapan keberlanjutan di setiap negara ASEAN cenderung berbeda-beda. Ini disebabkan oleh masing-masing negara memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang unik, yang berperan besar dalam menentukan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan.
Contoh nyata terlihat pada Malaysia dan Vietnam, yang sudah lebih awal dalam mengadopsi kewajiban pengungkapan ini. Kedua negara tersebut memiliki kebijakan yang cukup maju dalam hal pelaporan keberlanjutan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Di sisi lain, Filipina yang dijadwalkan mulai pada tahun 2026 masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan standar internasional. Meskipun demikian, harapan tetap ada bahwa Filipina dapat mengejar ketertinggalan ini dan memperkuat posisi mereka dalam pasar global.
Penting untuk diingat bahwa perbedaan dalam implementasi ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan ekonomi, tetapi juga pengaruh politik dan sosial dalam negeri yang berbeda. Inisiatif yang datang dari pemerintah akan lebih mudah diterima jika dapat beriringan dengan dukungan publik.
Pada akhirnya, meskipun ada perbedaan, kesadaran akan pentingnya keberlanjutan semakin tumbuh di kawasan ini. Ini menunjukkan adanya harapan untuk meningkatkan kerjasama dan adopsi kebijakan yang lebih harmonis di tingkat regional.
Dampak Positif dari Kebijakan Keberlanjutan
Dampak positif dari kebijakan keberlanjutan jelas terlihat dalam banyak aspek. Salah satunya adalah peningkatan reputasi perusahaan di mata konsumen yang semakin memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan. Perusahaan yang menerapkan praktik baik dalam hal ESG akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Dalam konteks ekonomi, keberlanjutan juga dapat menciptakan peluang baru bagi inovasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan adopsi praktis yang berkelanjutan, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional.
Selain itu, dampak keberlanjutan yang positif juga terlihat dalam konteks mitigasi risiko. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko yang solid dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan, termasuk dinamika perubahan iklim.
Di sisi lain, investor juga mendapati bahwa berinvestasi pada perusahaan yang secara aktif mengadopsi praktik keberlanjutan dapat mengurangi risiko investasi. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor yang mencari penempatan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Dengan demikian, kebijakan keberlanjutan bukanlah beban, melainkan sebuah investasi yang harus dilihat dari perspektif jangka panjang. Hal ini akan sangat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan wilayah ASEAN secara keseluruhan.
