Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memberikan apresiasi terhadap tindakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah mengumumkan keputusan tegas untuk menutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil setelah insiden keracunan makanan yang mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.
“Keputusan BGN untuk menutup SPPG yang terlibat dalam kasus keracunan adalah langkah yang tepat dan diperlukan,” kata Charles pada 10 November 2025. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak dalam masyarakat.
Guna menindaklanjuti insiden tersebut, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa setiap SPPG yang terlibat wajib menghentikan operasional. Kejadian keracunan makanan ini diakui sebagai sebuah kelalaian serius, dan informasi ini disampaikan pada acara evaluasi di Yogyakarta.
Dalam konteks ini, Charles menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. “Langkah BGN sangat mendukung upaya perlindungan terhadap anak-anak,” tambahnya.
Charles tidak hanya mendukung penutupan SPPG yang lalai, tetapi juga menyadari bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap program MBG secara menyeluruh. Penerbitan petunjuk teknis baru yang lebih ketat menjadi salah satu langkah untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Tindakan BGN dalam Menangani Kasus Keracunan Makanan
Pada pernyataannya, Charles menyebutkan bahwa insiden keracunan makanan dalam Program MBG sudah sering terjadi dan tidak dapat diabaikan. “Data terbaru menunjukkan bahwa hampir 20 ribu anak telah menjadi korban keracunan, dan ini adalah masalah serius,” ujarnya. Hal ini menyebabkan perhatian publik semakin meningkat terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disediakan.
Langkah BGN dalam menutup SPPG yang terlibat merupakan respons cepat yang patut diapresiasi. Kebijakan ini tidak hanya memberikan efek jera bagi SPPG lainnya, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjaga kesejahteraan anak-anak.
Selain penutupan permanen, pemerintah juga perlu membenahi sistem pengawasan terhadap SPPG. Charles menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan agar insiden keracunan makanan tidak terjadi lagi di masa depan.
Pendekatan yang lebih sistematis dan terukur dalam menjalankan program juga harus diterapkan. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi semua SPPG adalah langkah yang bisa membantu menjamin bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman dan berkualitas.
Peran Komisi IX DPR RI dalam Mengawasi Program Kesehatan
Komisi IX DPR, di bawah pimpinan Charles, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi berbagai program kesehatan di Indonesia, termasuk Program MBG. Hal ini menjadi penting karena program tersebut bertujuan untuk memenuhi gizi anak-anak dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.
Charles mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting. Oleh karena itu, setiap insiden seperti keracunan makanan sangat berpengaruh terhadap persepsi publik dan bisa menurunkan partisipasi orang tua dalam program tersebut.
Dalam beberapa bulan penuh tantangan ini, Komisi IX berusaha mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan mendalam terhadap prosedur yang ada. “Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya dengan tegas.
Upaya untuk mencari solusi inovatif dalam menjalankan program juga menjadi hal yang diharapkan. Sebuah pendekatan yang lebih komprehensif dalam pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan agar dapat mengurangi risiko keracunan makanan di masa depan.
Menghadapi Tantangan dan Membangun Kepercayaan Masyarakat
Tantangan dalam mengelola Program MBG tidak hanya terbatas pada kejadian keracunan. Masih banyak isu lain yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitas program ini. Charles menegaskan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mencapai tujuan bersama.
Kerja sama yang baik antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta bisa menciptakan sistem yang lebih baik dalam penyediaan makanan bergizi. Dalam hal ini, komitmen dari semua pihak sangat penting agar program ini berhasil.
Melalui evaluasi terus-menerus dan umpan balik dari masyarakat, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang lebih mendalam. Charles percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG dapat dipulihkan kembali.
Di tengah upaya perbaikan yang sedang dilakukan, perlu ada kesadaran berkelanjutan akan pentingnya menjaga keamanan pangan. Hanya dengan cara ini, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari program yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak.
Kesimpulannya, tindakan tegas BGN merupakan langkah awal yang penting untuk memperbaiki program MBG. Perlunya kolaborasi, inovasi, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar program ini tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat.
